 |
| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padangsidimpuan, Komisi II DPR RI menggelar kegiatan fasilitas pembinaan kelembagaan, yang diikuti pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa dan jajaran Bawaslu se-Kota Padangsidimpuan, Sabtu (11/10/2025) di Hotel Mega Permata, Kota Padangsidimpuan. |
Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan, Ratno Afandi dalam sambutannya menyampaikan, ada beberapa kendala yang dihadapi mereka sebagai pengawas pemilu di daerah.
Menurut Ratno, Bawaslu Kota Padangsidimpuan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tidak sebanding dengan tugas di lapangan, terutama menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu.
“Kami merasa ada beban kerja yang tidak adil. Jumlah personel minim, sementara tanggung jawab di lapangan besar. Kami mohon agar wewenang pengawasan kami dikuatkan, khususnya di Kota Padangsidimpuan,” ujar Ratno.
Ia menegaskan, Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun dalam praktiknya kerap hanya berperan seperti sebagai pemantau pemilu.
"Dan berharap agar kendala tersebut dapat disampaikan kepada DPR RI melalui Komisi II," ungkapnya kepada Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, yang hadir di acara.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumut Joko Arif Budiyono juga menyampaikan tentang persoalan keterbukaan data antara Bawaslu dan KPU.
Ia menyebut, dalam Pemilu sebelumnya masih sering terjadi ketidaksinkronan data yang memicu kebingungan di tingkat pengawasan.
“Ini kegelisahan kami agar Pemilu ke depan bisa berjalan lebih baik. Dan kegiatan ini menjadi wadah penguatan kelembagaan Bawaslu,” ucapnya dan menyampaikan apresiasi kepada Andar Amin Harahap yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah atas terselenggaranya kegiatan pembinaan kelembagaan ini.
“Saya sebagai wakil rakyat di Komisi II DPR RI siap menyerap seluruh masukan dari bawah. Kegiatan seperti ini sangat penting, karena kita ingin proses demokrasi ke depan berjalan lebih baik,” ujar Andar.
Ia menegaskan, Bawaslu harus menjadi lembaga yang kuat, berintegritas, dan tidak bisa diintervensi pihak mana pun.
“Bawaslu ini ibarat wasit yang memastikan permainan berjalan baik dan adil. Wasit tidak boleh ikut bermain. Soal integritas, profesionalisme, dan etika harus terus dijaga,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Padangsidimpuan dan Bupati Padanglawas Utara ini, menolak anggapan bahwa Bawaslu adalah lembaga adhoc. Andar menilai, peran strategis Bawaslu dalam demokrasi menuntut penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang lebih serius.
“Kita tidak ingin Bawaslu hanya dianggap lembaga sementara. Harus ada penguatan struktur, SDM, dan independensi agar demokrasi kita makin bermartabat,” tandasnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan, penyampaian materi oleh Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (2018–2023) sebagai fasilitator.
Dalam materinya, Abdullah mengupas tentang Menakar Peran Ideal Bawaslu Pasca Pemilu 2024, termasuk evaluasi penyelenggaraan pengawasan, peningkatan profesionalisme, pendidikan partisipatif, serta kolaborasi kelembagaan strategis.
Abdullah juga menyinggung perlunya keseriusan dalam menindak praktik politik uang dan meningkatkan tata kelola kelembagaan yang lebih transparan. (yza)
